Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Regional IV BKN Sulsel, Makassar, Jumat (21/1/2022). Foto: Puntho/nvl

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendesak pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Bikrokrasi (PAN-RB) menaruh perhatian serius terhadap penataan sistem keamanan IT seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kedepannya. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak terulang lagi berbagai tindak kecurangan oknum peserta seperti yang terjadi pada seleksi CPNS 2021 baru-baru ini.

Demikian ditegaskan Doli usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel dalam rangka evaluasi kecurangan dalam rekrutmen CPNS Tahun 2021, di Kantor Regional IV BKN Sulsel, Makassar, Jumat (21/1/2022).

“Kanreg BKN Sulsel dalam pertemuan tadi mengemukakan adanya permasalahan keamanan sistem yang masih dapat dijebol oleh oknum peserta seleksi CPNS 2021 lalu di delapan titik. Komisi II berharap permasalahan tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah melalui adanya penataan sistem supaya tidak terulang kembali suatu peluang atau celah apapun terhadap berbagai upaya penyimpangan-penyimpangan seperti remote access,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Tak hanya itu, Doli meminta adanya peningkatan koordinasi antar Kementerian yakni antara BKN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, aparat penegak hukum serta dengan Kementerian Keuangan dalam kaitan dengan pembahasan anggaran. Tujuannya, untuk tercapainya penguatan sistem keamanan seleksi CPNS ke depannya yang tidak bisa dijebol serta dapat mengantisipasi berbagai modus kecurangan oknum peserta.

“Kemudian, kalau ditarik lagi ternyata permasalahan keamanan sistem ini berkaitan dengan masalah perencanaan yang belum matang dan juga terkait penganggaran. Jadi, permasalahannya begitu kompleks. Maka saya tegaskan kembali berbagai hasil evaluasi ini yang akan Komisi II DPR RI kaji, akan kami bahas dan akan kami perdalam dalam rapat Komisi II DPR RI mendatang dengan mitra-mitra kerja terkait seperti BKN dan Kemenpan-RB,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III tersebut.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Sulsel ini Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman (Fraksi PDI-Perjuangan), Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman, Teti Rohaningsih (Fraksi Partai Golkar) dan Anwar Hafid (Fraksi Partai Demokrat). (pun/sf)